BUTON SELATAN, – Beberapa mahasiswa yang bergabung dalam Koalisi Mahasiswa Buton Selatatan mendesak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menyelesaikan sejumlah fokus tugas rumah (PR) yang tetap memiliki masalah.
Koalisi mahasiswa ini sampaikan tuntutan mereka dengan bertandang ke kantor Bupati Buton Selatan pada Senin (4/8/2025).
Tuntutan beberapa mahasiswa diantaranya penuntasan pembangunan kantor bupati berharga Rp 18 miliar, pembangunan Laboratorium Kesehatan Wilayah (Labkesda) sebesar Rp 13 miliar, dan penyediaan SIMRS Rumah Sakit Umum Wilayah tahun 2023 yang masih belum tersambung secara baik.
Mereka menuntut dilaksanakan evalusasi performa organisasi piranti wilayah (OPD), gaji karyawan dalam project pembangunan jalan simpang 7 yang masih belum terbayar, dan menuntaskan kenaikan harga sembako dan minyak tanah yang berbeda pada tiap daerah di Buton Selatan.
Disamping itu, mahasiswa juga menuntut penuntasan penyediaan koneksi internet oleh Kominfo untuk KIM yang tidak digunakan baik, dan mendesak Bupati Buton Selatan selekasnya mengambil SK 40.
Tindakan demonstrasi sebelumnya sempat diwarnai kekacauan di antara massa dengan satu diantara pelaku personil Satpol PP yang diperhitungkan tersulut emosi dan hampir terturut baku jam.
Tetapi, kejadian ini tidak berlarut sesudah kepolisian bersama personil Satpol PP yang lain dan sejumlah ASN turut menahan kekacauan.
“Kita telah berunding (dengan koalisi mahasiswa), pada intinya apa yang kerap disuruh beberapa teman ini kita seringkali mengumandangkan ke OPD cakupan Pemkab Buton Selatan,” tutur Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri.
Khususnya pembangunan kantor bupati, Dodi menjelaskan faksinya proaktif dalam berkomunikasi bersama Pemkab Buton Selatan.
Termasuk penangguhan SK 40, DPRD sudah mengingati dan mereferensikan supaya bisa selekasnya lakukan pembaruan berkaitan hal itu.
DPRD Buton Selatan berencana akan panggil beberapa kepala OPD berkaitan di pertemuan dengar opini (RDP) sesudah ulasan dan kesepakatan Rapenda RPJMD selesai dilakukan.
Dodi memandang Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, memiliki visi besar berkaitan akselerasi pembangunan wilayah, intinya pembangunan kantor bupati tetapi tidak sesuai dengan OPD berkaitan yang dipandang kurang responsive dalam mewujudkan keinginan besar dari kepala wilayah.
Oleh karenanya faksinya minta ke Bupati Buton Selatan agar bisa lakukan penilaian performa pada semua OPD yang dipandang kurang progresif pada pembangunan dan keinginan bupati.
“Barusan kita telah kasih dua pillihan, apa kita RDP atau bersurat ke pemda untuk menilai beberapa OPD yang tidak perkembangan, mungkin agendanya dapat pekan kedepan sesudah rapat pleno RPJMD,” papar Dodi.
Pada tempat berlainan, Penjabat (Pj) Sekretaris Wilayah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Darus Salam, menjelaskan pembangunan kantor bupati di awal kesepakatan belum memiliki sifat multi years.
Darus memperjelas jika sekarang ini masalahnya berada pada document multi years pembangunan gedung itu.
“Dari sejak awalnya saya telah katakan document multi years telah komplet tidak, rupanya tidak ada document yang memberikan dukungan, semestinya diikutkan pada WPPS induk di mana terdapat kesepakatan legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan berapakah jumlah bujet /tahun,” kata Darus.
Dia memproyeksikan pada Desember 2025 lelang project pembangunan kantor bupati bisa dilaksanakan dan Januari 2026 pembuatan fisik telah bisad dilakukan.
Tetapi, sebelumnya, faksinya janji akan melengkapi semua kekurang document simpatisan yang diperlukan untuk syarat pembangunan kantor bupati sama sesuai panduan dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Darus, faksinya juga membuat persetujuan dengan DPRD Buton Selatan berkaitan batas bujet multi years pembangunan kantor Bupati Buton Selatan dipisah dengan setahap sepanjang 3 tahun di depan.
“Jika tahun tunggal dan kita lelang saat ini mustahil bujet (Rp) 10 miliar akan habis, selanjutnya pada tahun selanjutnya kita lelang kembali bisa terjadi bangunan yang tidak usai,” kilah Darus.
“Kita coba 3 tahun agar cepat, (Rp) 17 sampai 18 miliar untuk tahun awal,” paparnya.